Daftar Lengkap Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya

Seputar Pajak - Daftar Lengkap Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya, Kode Akun Pajak 411219 adalah kode pajak yang digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPN Lainnya untuk setoran pajak tahunan, masa, SKP, STP, final, denda kenaikan, sanksi bunga dan lainnya.

Daftar Lengkap Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Lainnya	untuk pembayaran PPN Lainnya yang terutang.
300	STP PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Lainnya.
310	SKPKB PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Lainnya.

320	SKPKBT PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Lainnya.

390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

500	PPN Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501	PPN Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.


510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.