34 Peraturan Perpajakan Terbaru yang Terbit Di Tahun 2016

Seputar Pajak - 34 Peraturan Perpajakan Terbaru yang Terbit Di Tahun 2016, Di tahun 2016 ini sudah ada 34 peraturan terbaru yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh DJP dan menteri keuangan indonesia. pertauran terbaru ini kebanyakan terkain dengan tax amnesty dan peraturan peraturan perubahan dai tahun sebelumnya.

Berikut adalah daftar peraturan terbaru yang perlu anda ketahui sebagai wajib pajak. karena sistema yang lama akan di ubah menjadi sistem yang terbaru, dan mengikuti zaman berkembangnya negara kita tercinta.

34 Peraturan Perpajakan Terbaru yang Terbit Di Tahun 2016

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016.

Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2016.

Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

3. Pengumuman Nomor PENG - 01/PJ.09/2016.

Tentang Penipuan Yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2016.

Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2016.

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016

6. Pengumuman Nomor PENG - 02/PJ.09/2016.

Tentang Waspada Meterai Tempel Palsu

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016.

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2016.

Tentang Pendaftaran dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Tempat Tertentu Dalam Rangka Pengampunan Pajak

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2016

Tentang Petunjuk Terkait Pengemasan dan Penyampaian Dokumen Pengampunan Pajak Ke Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2016.

Tentang Petunjuk Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak Di Tempat Tertentu

11. Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-03/PJ/2016

Tentang Kebijakan Pemeriksaan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

12. Pengumuman Nomor PENG-06/PJ.09/2016

Tentang Pelayanan Amnesti Pajak

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016.

Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.08/2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016

tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.02/2016

tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 656/KMK.03/2016

tentang Penetapan Tempat Tertentu Sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 658/KMK.03/2016 tentang Penetapan Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Tempat Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Pengampunan Pajak

19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 658/KMK.03/2016

tentang Penetapan Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Tempat Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Pengampunan Pajak

20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016.

tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak

21. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 302/PJ/2016

Tentang Pelaksanaan Penerimaan Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak Di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.010/2016

Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle

22. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1025/PJ.09/2016

Tentang Layanan Terkait Dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-302/PJ/2016

23. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016

tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

24. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-978/PJ.09/2016

tentang Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan, Dan Efektivitas Penyuluhan Dan Kehumasan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016

25. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2016

tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka Pengampunan Pajak

26. Pengumuman Nomor Peng-167/PJ.01/2016

tentang Jasa Konsultasi Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak)

27. Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-08/PJ/2016

tentang Pelaksanaan Penerimaan Surat Pernyataan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Dalam Keadaan Darurat Atau Gangguan Teknis

28. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2016

tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan

29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle

31. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2016

Tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Dalam Hal Terjadi Gangguan Pada Jaringan dan/atau Keadaan Luar Biasa Pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan

32. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2016

Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengawasan Laporan Gateway Di Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak

33. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2016

Tentang Petunjuk Penerimaan Surat Pernyataan Dalam Hal Terjadi Gangguan Pada Jaringan Dan/Atau Keadaan Luar Biasa Pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan

34. Surat Edaran Nomor SE-41/PJ/2016

Tentang Pemberitahuan Berlakunya Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan